BIAYA PENCATATAN NIKAH MENURUT REGULASI YANG SAH
Biaya pencatatan nikah yang benar di Indonesia harus mengacu pada ketentuan resmi pemerintah, bukan berdasarkan permintaan atau tarif pribadi petugas KUA.
Untuk masyarakat yang akan menikah melalui KUA Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, ketentuan dasarnya adalah sebagai berikut.
1. Rincian biaya pencatatan nikah
Tempat dan waktu akad nikah | Biaya resmi |
|---|---|
Akad nikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja | Rp0 (gratis) |
Akad nikah di luar kantor KUA, misalnya di rumah, gedung, atau masjid | Rp600.000 |
Biaya tersebut merupakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan pencatatan nikah atau rujuk. Jadi, biaya Rp600.000 bukan honor pribadi penghulu, melainkan penerimaan negara yang dibayarkan melalui mekanisme resmi.
2. Siapa yang bisa mendapatkan biaya Rp0 di luar KUA?
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2024, tarif Rp0 juga dapat diberikan untuk akad nikah di luar KUA bagi warga yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk warga yang tidak mampu secara ekonomi. Untuk kategori tidak mampu, diperlukan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa yang diketahui camat.
3. Bagaimana cara membayar biaya nikah yang benar?
Daftarkan pernikahan melalui prosedur resmi KUA atau layanan SIMKAH.
Jika akad dilaksanakan di luar KUA dan dikenai tarif Rp600.000, lakukan pembayaran menggunakan kode billing atau mekanisme pembayaran resmi yang diberikan.
Simpan bukti pembayaran.
Jangan menyerahkan uang biaya pencatatan nikah langsung kepada penghulu sebagai pembayaran pribadi.
Ketentuan tarif tersebut tercantum dalam PP Nomor 59 Tahun 2018, yang berstatus berlaku pada basis data peraturan BPK.
Kesimpulannya: untuk KUA Suruh maupun KUA lainnya, tarif resmi pencatatan nikah adalah gratis apabila akad dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja, sedangkan akad di luar kantor atau di luar hari dan jam kerja dikenai tarif Rp600.000, kecuali memenuhi ketentuan pembebasan tarif.